Sehat Dulu, Baru Melebur: Ujian Restrukturisasi BUMN Karya
Akibatnya fatal dan berantai. Utang terus menumpuk karena belanja modal baru terus dibiayai pinjaman, sementara arus kas dari proyek lama tak kunjung masuk untuk menutupnya. Rasio utang terhadap modal—debt-to-equity ratio—dari empat BUMN Karya berstatus perusahaan publik, yakni WIKA, Waskita, PP, dan Adhi Karya, telah lama berada di zona tidak sehat. Beban bunga menggerus likuiditas operasional, dan sejumlah surat utang jatuh tempo pada 2026 memunculkan kekhawatiran gagal bayar yang nyata.
Persoalan ini diperparah oleh dimensi tata kelola. Sebagian tumpukan utang berakar pada masalah internal perseroan—keputusan investasi yang kurang disiplin, proyek yang dikerjakan tanpa kepastian pembayaran, dan pencatatan keuangan yang belakangan terpaksa dikoreksi lewat impairment besar-besaran. Ketika Danantara kini menuntut perbaikan fundamental, termasuk impairment laporan keuangan dan restrukturisasi utang sebagai syarat awal, itu bukan formalitas administratif, melainkan pembersihan luka yang selama ini ditutupi.
Mengapa Merger Prematur Berbahaya
Godaan untuk segera menggabungkan tujuh menjadi tiga sangat besar, terutama karena secara politik peleburan terdengar seperti prestasi—angka entitas berkurang, struktur tampak ramping, dan narasi transformasi bisa segera dirayakan. Namun, merger yang dilakukan sebelum penyehatan menyimpan bahaya serius yang harus dipahami betul.
Pertama, konsolidasi entitas bermasalah tidak otomatis menyelesaikan masalah fundamental. Bila tiga perusahaan yang masing-masing menanggung beban utang berat digabung, yang lahir bukanlah satu perusahaan sehat, melainkan satu perusahaan dengan akumulasi beban utang yang lebih besar dan kompleksitas yang lebih tinggi. Matematika penggabungan tidak bekerja seperti sulap: menjumlahkan tiga neraca sakit tidak menghasilkan satu neraca sehat.
Kedua, merger prematur berpotensi menunda penyehatan itu sendiri. Energi manajemen yang seharusnya terfokus pada restrukturisasi utang dan asset recycling akan teralihkan ke urusan integrasi—penyatuan sistem, budaya kerja, struktur organisasi, dan nomenklatur jabatan. Di tengah kekusutan integrasi, persoalan fundamental keuangan justru berisiko terbengkalai.