Akselerasi BUMN Dalam Implementasi Energi Hijau
Situasi mandek seperti ini memang patut disesalkan. Keinginan negara emerging market seperti Indonesia dalam percepatan energi hijau menjadi terhambat. Memang tidak bisa dipungkiri dibutuhkan dana sangat besar untuk proyek strategis ini. Perlu inisiatif lainnya untuk mendorong supaya hal tersebut bisa segera direalisir.
BUMN sebagai salah satu lokomotif ekonomi nasional bisa mengambil inisiatif untuk segera melakukan langkah akselerasi implementasi energi hijau. Misalnya Perusahaan Listrik Negara. Sebagai perusahaan penyedia energi, target dekarbonisasi mesti beriringan dengan mengamankan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. PLN sudah menyatakan bahwa prinsip keterjangkauan (affordable) juga menjadi unsur krusial dalam transisi energi. Kalau yang “green” itu terlalu mahal, konsumsi masyarakat akan tetap ke yang lebih murah. Jadi ketersediaan affordable tak bisa diabaikan.
Beberapa perusahaan milik negara adalah penghasil energi baru terbarukan seperti tenaga panas bumi (geothermal), tenaga air (hydropower), tenaga surya, biomassa dan biofuel. Potensinya besar bisa mencapai 437 giga watt (GW). Dari sisi panas bumi saja berdasarkan data Kementerian ESDM, potensi panas bumi di Tanah Air mencapai 23,7 GW. Dengan kapasitas pembangkit listrik panas bumi (PLTP) sebesar 2.276 MW, pemanfaatan panas bumi di Indonesia juga menempati posisi kedua setelah Amerika Serikat (AS).
