BUMN Dinilai Perlu Mengubah Mindset soal PMN
Maka dari itu, menurut Toto, saat ini pemerintah memberikan syarat dan ketentuan baru bagaimana BUMN mendapatkan dana lewat BUMN. Misalnya, kata dia, situasi pandemi corona membuat PMN tidak bisa dihindarkan. Namun, jika misalnya penyebab keterpurukan BUMN lebih banyak karena faktor manajemen yang buruk, harus ada kebijakan yang lebih drastis.
Menurut Toto, Kementerian BUMN harus bisa mengubah baik dari sisi struktur atau manajemen yang perlu diubah. Seperti yang dilakukan kepada Krakatau Steel dan Garuda Indonesia.
“Misalnya Krakatau Steel diminta merestrukturisasi besar-besaran. Mereka diminta Kembali fokus pada core bisnisnya dan bidang-bidang usaha yang dianggap tidak relevan dihentikan. Ke depan memang harus ada ukuran yang jelas,” tuturnya.
Ukuran keberhasilan penyaluran BUMN, lanjut Toto, harus berdasarkan ukuran-ukurannya baik secara finansial, maupun ukuran-ukuran operasional yang lain.
“Karena jangan lupa BUMN juga memiliki dua fungsi utama, satu sisi komersial, satu sisi pelayanan kepada public atau Public Service Obligation/PSO. Sementara dari sisi komersial dilihat dari seberapa jauh BUMN bisa memperoleh keuntungan,” pungkasnya.
Selain itu, Toto juga menyebut keberhasilan PMN terhadap BUMN dalam sisi PSO. Seperti yang dilakukan oleh Jamkrindo dan Askrindo dalam program KUR. Hal itu ditunjukan data lima tahun terakhir jumlah usaha mikro kecil yang naik kelas ternyata meningkat secara signifikan.
“Maka bisa dinilai PMN yang diberikan kepada Jamkrindo dan Askrindo cukup efektif,” imbuhnya.
