Menakar Strategi Konsolidasi BUMN Danantara
Di sisi tata kelola, konsolidasi mengatasi fragmentasi yang selama ini rentan terhadap tumpang tindih regulasi, pengawasan lemah, dan risiko moral hazard. Dengan struktur superholding, pengawasan diletakkan pada Dewan Pengawas Danantara—yang dipimpin langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir, bersama tokoh seperti Sri Mulyani dan Muliaman Hadad, serta CEO Rosan Roeslani yang menjalankan manajemen harian—menjadikan sistem audit dan manajemen risiko lebih terpusat dan seragam. Ini mengurangi peluang penyimpangan dan meningkatkan transparansi.
Digitalisasi menjadi pilar strategis tambahan. Dengan integrasi sistem ERP, infrastruktur TI bersama, dan pembangunan data lake nasional, pengambilan keputusan berbasis big data bisa dioptimalkan. Hal ini bukan hanya efisien dalam biaya, tetapi juga mendukung agenda transformasi digital nasional di era Society 5.0.
Lebih jauh, konsolidasi melalui Danantara memiliki dimensi geopolitik yang penting. BUMN bukan hanya sumber pendapatan, tetapi juga alat kedaulatan ekonomi. Struktur superholding ini meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam sektor energi, logistik, dan telekomunikasi—sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Dengan portofolio terintegrasi, Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain utama di panggung global.
Jika dibandingkan dengan era Erick Thohir, perbedaan arah kebijakan amat kontras. Erick Thohir fokus pada restrukturisasi manajerial dan clustering sektoral—hasilnya, dividen BUMN meningkat menjadi Rp 85,5 triliun pada 2024, dari Rp 81,2 triliun di tahun sebelumnya. Namun, skala Danantara jauh lebih ambisius: konsolidasi total, integrasi aset dan neraca, orientasi global, dan target dividen hingga Rp 90 triliun pada 2025.