Pengamat Nilai PKPU Timbulkan Ketidakpastian Program Restrukturisasi Jiwasraya
Angger menjelaskan penerbitan tiga produk ini untuk meminimalisasi kerugian yang akan dialami pemegang polis dan keuangan negara. Minimalisasi kerugian perlu dilakukan sebagai ekses dari tingginya pemberiaan manfaat dari produk-produk lama Jiwasraya.
Selain itu, keberadaan tiga produk baru tersebut juga diyakini akan menjamin keberlangsungan manfaat yang diterima pemegang polis. Setelah polis-polis Jiwasraya direstrukturisasi, kemudian dipindahkan ke perusahaan asuransi baru yaitu IFG Life.
Serupa dengan Kasus Kresna Life Irvan Rahardjo menilai pengajuan PKPU Jiwasraya ini dipicu oleh kasus serupa. Pada pertengahan Desember 2020, PN Jakarta Pusat juga memutuskan PKPU pada PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) yang mengalami gagal bayar polis. Saat itu, nasabah Kresna Life malah keberatan dengan status tersebut karena membuat Kresna Life yang tengah melakukan pembayaran polis, menjadi berhenti.
Nasabah Kresna Life menilai, putusan sela tersebut cacat hukum karena seharusnya yang berhak mengajukan PKPU adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam pasal 50 UU No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Meski begitu, Irvan menilai pemohon menggunakan celah atau kekosongan hukum untuk mengajukan PKPU.
Celah hukum terdapat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan menurut UU 37 Tahun 2004 tersebut diajukan oleh minimal 2 orang kreditur yang salah satu di antaranya telah jatuh tempo. Kepailitan ini hanya dapat diajukan lembaga yang berwenang, dalam hal ini OJK, seperti terdapat pada pasal 223 undang-undang tersebut.
