Pj Gubernur DKI Pantau Kebijakan WFH ASN Lewat Panggilan Video
Adapun kemacetan yang masih terjadi di Jakarta meskipun sudah diterapkan WFH bagi ASN DKI, Heru meminta untuk tidak menyalahkan Pemprov DKI Jakarta.
Jika melihat jumlah ASN di Pemprov DKI Jakarta yang menjalankan WFH, kata Heru tidak sebanding dengan total warga di Ibu Kota. Sehingga upaya untuk mengurangi kemacetan ini belum efektifnya.
“Kontribusi ASN di DKI hanya 25.000, sedangkan pergerakan manusia di Jakarta itu 25 juta lo. Sehingga harapan saya semua bisa ikut (WFH) tapi tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi. diatur sendiri,” ujar Heru.
ASN di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bekerja dari rumah baru sekitar 13 persen pada Senin (21/8) atau hari pertama pemberlakuan kebijakan tersebut.
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Etty Agustijani menyebutkan ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 51.714 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 6.395.
“Di dalam surat edaran tersebut yang boleh melakukan WFH yang bukan pelayanan langsung. Nah, yang bukan pelayanan langsung itu jumlahnya ada 15.335 orang PNS. Dari jumlah itu kemarin yang melakukan WFH baru 13 persen sekitar 2.000-an,” kata Etty saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
