Streamlining BUMN: Momentum Semester I 2026 dan Ujian Sesungguhnya di Post-Merger Integration (PMI)
Kelemahan yang Masih Menginta
Namun demikian, capaian semester I 2026 ini tidak boleh dibaca sebagai bukti bahwa persoalan struktural BUMN telah selesai. Setidaknya ada empat kelemahan yang masih perlu menjadi perhatian serius.
Pertama, konsentrasi kinerja yang masih sempit. Sebagaimana saya sampaikan dalam beberapa kesempatan belakangan ini, kinerja solid yang tercermin dalam data agregat sesungguhnya masih didominasi oleh kelompok BUMN blue chip yang sedari dulu menjadi tulang punggung pendapatan dan laba—perbankan Himbara, pertambangan dan mineral, telekomunikasi, dan Pertamina. Perbaikan pada entitas-entitas menengah dan kecil, meski mulai terlihat pada beberapa nama seperti Krakatau Steel dan Kimia Farma, belum bisa dikatakan merata di seluruh portofolio. Risikonya, narasi keberhasilan agregat bisa menutupi fakta bahwa sebagian besar entitas di luar kelompok papan atas masih berjuang dengan persoalan fundamental yang sama seperti sebelumnya: struktur permodalan yang lemah, tata kelola yang belum matang, dan model bisnis yang belum jelas arahnya.
Kedua, risiko menyamakan penghematan biaya dengan penciptaan nilai. Penghematan Rp50 triliun dari penataan 250 BUMN adalah pencapaian administratif yang nyata, tetapi ini adalah level pertama dari proses transformasi, bukan tujuan akhirnya. Cost avoidance memang penting sebagai bantalan fiskal jangka pendek, tetapi keberlanjutan jangka panjang BUMN hanya bisa dijamin oleh peningkatan produktivitas, ekspansi pasar, dan perbaikan return on invested capital di tingkat entitas hasil konsolidasi. Jika proses streamlining berhenti pada tahap penghematan overhead tanpa dilanjutkan dengan transformasi model bisnis, perbaikan kinerja yang terlihat hari ini berisiko bersifat sementara.
Ketiga, kualitas tata kelola dan pengawasan pascakonsolidasi belum teruji dalam siklus penuh. Ketika ratusan entitas digabungkan ke dalam struktur holding-subholding baru, kompleksitas pengawasan justru meningkat sebelum akhirnya sederhana. Praktik terbaik internasional—sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman Temasek, Khazanah, maupun SASAC—menunjukkan bahwa fase transisi pascamerger justru merupakan periode paling rentan terhadap pelemahan kontrol internal, konflik kewenangan antardireksi lama dan baru, serta potensi hilangnya talenta kunci di tingkat operasional. Semester I 2026 baru mencerminkan tahap awal dari proses ini; ujian sesungguhnya baru akan terlihat pada satu hingga dua tahun ke depan.
Keempat, ketergantungan pada konsistensi kebijakan lintas waktu. Sejarah panjang transformasi BUMN di Indonesia mengajarkan bahwa banyak inisiatif reformasi yang menjanjikan pada tahap awal kehilangan momentum ketika terjadi pergantian kepemimpinan politik atau perubahan prioritas fiskal negara. Percepatan target dari 2027 ke 2026 memang menunjukkan komitmen jangka pendek yang kuat, tetapi keberlanjutan disiplin eksekusi ini dalam jangka menengah—melewati siklus anggaran dan kemungkinan pergantian pejabat—masih menjadi variabel yang belum bisa dipastikan.
