Menakar Daya Tahan Pertamina
BUMNINC.COM I Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor energi seperti PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) melakukan efisiensi.
Jokowi menilai hal tersebut penting untuk dilakukan demi menyikapi besarnya subsidi energi yang harus digelontorkan pemerintah.
Seperti diketahui realisasi subsidi energi sepanjang tahun 2021 mencapai lebih dari Rp131 triliun. Sementara pada tahun 2022 diperkirakan subsidi ini akan mencapai Rp134 triliun. Realisasi subsidi BBM pada 2021 mencapai Rp83,7 triliun.
Angka subsidi ini tentu akan memberatkan keuangan negara apabila tidak dilakukan berbagai langkah perbaikan baik dari sisi efesiensi maupun efektivitas penyaluran subsidi energi tersebut.
Penelitian yang dilakukan Government Subsidy Initiatives pada penyaluran distribusi LPG 3 kg di Indonesia menunjukan realisasi yang tidak tepat sasaran. Terdapat hampir 26 juta orang miskin di Indonesia sebagai target sasaran LPG 3 kg, namun dalam implementasinya hampir 70% konsumsi LPG ini dilakukan kelompok masyarakat menengah atas.
Apa penyebabnya? Sebagian besar karena model distribusi LPG yang bersifat terbuka sehingga semua kalangan bisa membeli LPG 3 kg tersebut. Hal ini tentu tidak bisa disalahkan semata kepada Pertamina sebagai operator distribusi LPG, karena kebijakan distribusi terbuka atau tertutup akan ditentukan juga oleh pihak regulator.
Di luar LPG, maka Pertamina saat ini juga sedang dipusingkan dengan pengelolaan BBM subsidi yang terus membengkak. Harga jual BBM subsidi seperti solar dan Pertalite jauh di bawah harga keekonomiannya.
Bahkan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati sudah mengkhawatirkan bahwa kuota subsidi BBM di tahun ini akan melebihi target yang ditetapkan. Untuk solar misalnya dari target kuota 14 juta kiloliter diperkirakan akan tembus sampai 17 juta kiloliter.
Demikian pula pertalite dari target 2022 sebesar 23 juta kiloliter diperkirakan akan tembus sampai dengan 28 juta kiloliter pada akhir tahun ini.
