Menata Rantai Distribusi Bangsa: Prospek dan Tantangan Holding Logistik BUMN**
BUMNINC.COM K Ketika sebuah kardus berisi sepatu dari pabrik di Bandung membutuhkan waktu lebih lama dan biaya lebih mahal untuk tiba di Sorong dibandingkan perjalanan yang sama dari Shanghai ke Jakarta, kita sedang berhadapan bukan sekadar soal jarak geografis—melainkan kegagalan sistemik sebuah ekosistem logistik nasional. Inilah realita yang sudah terlalu lama kita normalisasi, dan yang kini coba diatasi melalui rencana besar konsolidasi 15 hingga 21 perusahaan BUMN sektor logistik ke dalam satu entitas holding di bawah koordinasi Danantara.
Daya Saing Logistik Indonesia
Indonesia adalah salah satu negara dengan biaya logistik tertinggi di dunia relatif terhadap ukuran ekonominya. Biaya logistik nasional mencapai sekitar 23% dari Produk Domestik Bruto—lebih dari dua kali lipat rata-rata global yang berada di angka 12%, dan jauh di atas Malaysia maupun Singapura yang hanya berkisar 13–15%. Angka ini bukan sekadar statistik; ia adalah pajak tersembunyi yang dibebankan kepada setiap pelaku usaha, setiap petani yang mengirim hasil panen, dan setiap UMKM yang mencoba bersaing di pasar nasional.
Penyebabnya berlapis. Secara geografis, Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau yang menuntut sistem distribusi multimoda yang kompleks. Namun, tantangan geografis bukan satu-satunya akar masalah—dan mungkin bahkan bukan yang terbesar. Yang lebih parah adalah bagaimana sistem logistik nasional berkembang secara silo: pelabuhan berjalan dengan logikanya sendiri, pergudangan dengan sistemnya sendiri, sementara transportasi darat, laut, dan udara diatur oleh regulasi serta kepentingan yang saling terpisah. Alih-alih membentuk rantai yang saling menguatkan, mata rantai ini justru saling menunggu, saling menyalahkan, dan pada akhirnya saling menambah biaya.
Di atas itu semua, konsentrasi aktivitas logistik yang berlebihan di Pulau Jawa melahirkan ketimpangan sistemik. Wilayah di luar pusat ekonomi membayar “pajak logistik” berupa ongkos lebih tinggi, waktu lebih lama, dan kepastian layanan yang lebih rendah. Sementara itu, pemain-pemain swasta—baik domestik seperti J&T dan JNE maupun global seperti DHL dan SF Express—bergerak jauh lebih gesit dan adaptif. BUMN logistik, dengan segala warisan birokrasi dan fragmentasinya, tertinggal.
