Masa Depan BUMN Karya Tbk
Solusi ke tiga tentu dengan pembenahan terkait mekanisme kontrol atas BUMN Karya ini. Baru saja meledak berita tentang korupsi jumbo di WSKT senilai di atas 2 triliun yang dilakukan dalam kurun waktu 2016-2020. Tentu ini menimbulkan pertanyaan bagaimana mekanisme pengawasan termasuk sistem three lines of defense bisa dibobol dalam kasus WSKT tersebut ?
Seperti diketahui pengawasan internal lewat mekanisme Dewan Komisaris ataupun pengawasan eksternal lewat BPK atau KAP yang ditunjuk mestinya bisa memberikan signal terjadinya kasus korupsi tersebut.bKalau ini sampai lolos berarti dianggap pengawasan Dewan komisaris lewat perangkat Komite Audit tidak berjalan optimal. Demikian pula KAP tidak mampu menangkap signal penyalahgunaan yang terjadi ini. BPK menyatakan sudah menemukan kejanggalan sejak 2 tahun lampau, namun tindak lanjut yang tidak tuntas menyebabkan kasus ini berkembang semakin buruk.
Jadi pembenahan total mekanisme pengawasan terhadap BUMN Karya Tbk yang memiliki capital expenditure besar ini (tahun 2022 mencapai sekitar Rp 67 triliun) perlu menjadi prioritas utama. Penguatan kapabilitas Dewan Komisaris perlu menjadi prioritas. Artinya perlu tenaga profesional ditempatkan pada posisi ini sehingga bisa lebih paham dinamika bisnis yang terjadi. Demikian pula temuan dan rekomendasi BPK perlu menjadi perhatian pihak KBUMN supaya bisa segera diselesaikan dan tidak menjadi temuan berikutnya di tahun berikutnya .
Dengan berbagai langkah perbaikan di atas diharapkan sustainibilitas BUMN Karya Tbk bisa diselamatkan ke depan.
Toto Pranoto – Dewan Pakar BUMNINC
