OMNIBUS LAW BUMN
BUMNINC.COM I Pemerintah di ujung tahun 2022 ini sedang mengebut habis upaya menderegulasi berbagai aturan (Peraturan Menteri) yang ada dalam pengelolaan BUMN. Terdapat hampir 45 PerMen BUMN yang ada sejak Kementrian BUMN didirikan pada 1998 sampai dengan saat ini. Jumlah ini cukup fantastis karena akan sulit dipahami oleh manajemen BUMN .
Di samping itu, kemungkinan terjadinya duplikasi aturan dan sudah tidak relevannya regulasi dengan situasi saat ini menyebabkan munculnya kebutuhan deregulasi aturan pengelolaan BUMN. Tujuannya, dengan peraturan yang lebih ringkas namun mampu mengcover regulasi yang dibutuhkan perusahaan negara saat ini. Istilahnya muncul kebutuhan omnibus law BUMN.
Bagian mana saja yang akan diatur oleh omnibus law BUMN ini ? Menurut data Kementrian BUMN ada tiga Kluster PerMen yang akan menjadi bagian dari isi regulasi sapujagad tersebut. Pertama terkait dengan kluster PerMen yang mengatur pedoman tata kelola, pengendalian resiko, dan pengukuran tingkat kesehatan BUMN. Kedua klaster terkait dengan pengurusan dan pengawasan BUMN, dan yang terakhir yaitu klaster PerMen yang mengatur penugasan BUMN.
